Gubernur Banten minta pengusaha ganti karyawan yang menolak Gerakan Rakyat Bersatu


INDIEnews.id – Gubernur Banten Wahiduddin Halim meminta pengusaha mengganti pegawai yang tidak mau dibayar sesuai dengan upah minimum regional (UMP) yang ditetapkan pemerintah provinsi. Menurutnya, masih banyak pekerja yang ingin digaji antara Rp 2,5 juta hingga Rp 4 juta sebulan.

“Saya bilang ke pengusaha, ya cari pekerja baru, masih banyak pengangguran, yang butuh kerja, hanya 2,5 juta rupee, 4 juta rupee masih besar,” kata Wahideen usai menghadiri serah terima. DIPA kepada Pemerintah Kota/Provinsi, di Aula Lama/Gedung Negara Lama Gubernur Banten, Serang, Senin (6/12).

Dia juga tidak ingin khawatir tentang pemogokan nasional oleh serikat pekerja. Baginya, pekerjaan ini hanyalah bentuk gejolak emosi dan kekecewaan akibat kenaikan upah yang tidak sesuai dengan keinginan para pekerja.

“Biarkan dia melampiaskan ketidakpuasannya. Pekerja vaksin dari pagi hingga malam mendapatkan 2,5 juta rupee.”

Secara terpisah, Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emilia Yanti Siyahan menilai pernyataan Wahidin sebagai kelonggaran bagi buruh.

“Dari sudut pandang kami, pernyataan Wahyuddin Halim itu menyinggung dan merendahkan martabat pekerja,” kata Emilia kepada CNNIndonesia.com.

Pekerja laki-laki Emilia adalah bagian penting dari perusahaan. Karena adanya pekerja maka kegiatan produksi perusahaan tetap dapat berjalan dan perekonomian bergerak.

Ia juga menilai pernyataan Wahidin mencerminkan kepribadian seorang pejabat yang tidak mau mendengarkan aspirasi rakyatnya.

Hal senada juga dilontarkan Ketua Serikat Pekerja Indonesia Mira Smeirat. Dengan lantang, dia mengatakan bahwa pernyataan kesepian itu semakin menunjukkan mentalitas arogan orang pertama Banten.

“Pernyataan gubernur itu menunjukkan sikap arogan sebagai gubernur daerah, dan ketika giliran menyelenggarakan pilkada, dia memohon suara buruh,” katanya.

Sebelumnya, para buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur setelah dirinya sendiri menandatangani Peraturan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten dan Kota di Banten Tahun 2022.

Meski unjuk rasa berlangsung hingga larut malam, tak satu pun perwakilan pemerintah menemui massa buruh yang kecewa dengan keputusan tersebut.

Wahideen menyatakan bahwa dia tidak akan mengubah keputusan upah minimum, bahkan jika pekerja menunjukkannya. Ia berpendapat bahwa besaran kelompok upah minimum sudah sesuai dengan kajian dan penyusunannya mengikuti keterwakilan pekerja.

Dalam SK tersebut, Wahiduddin menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) antara Rp 2,7 juta hingga Rp 4,3 juta. Bahkan, 3 dari 8 kabupaten di Banten tidak mengalami kenaikan upah, yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang.

Berikut besaran upah yang ditetapkan Wali Banten Wahid Halim:

1) Kabupaten Pandeglang tidak mengalami kenaikan atau tetap Rp 2.800.292,64.

2) Kabupaten Lebak naik 0,81 persen menjadi Rs 2.773.590,40 dari Rs 2.751.313,81.

3) Kabupaten Serang tidak mengalami kenaikan atau tetap Rp 4.215.180,86.

4) Kabupaten Tangerang tidak mengalami kenaikan atau tetap Rp 4.230.792,65.

5) Kota Tangerang naik 0,56 persen menjadi Rs 4.285.798,90 dari Rs 4.262.015,37.

6) Kota Tangerang Selatan naik 1,17 persen menjadi Rs 4.280.214,51 dari Rs 4.230.792,65.

7) Kota Ciligon naik 0,71 persen menjadi Rs 4.340.254,18 dari Rs 4.309.772.64.

8) Kota Serang meningkat 0,52 persen menjadi Rs 3.850.526,18 dari Rs 3.830.549,10.

Sumber: cnn indonesia